Jakarta,Fakta Hukum Nasional - Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) kembali mempersiapkan agenda besar bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah. Munas (Musyawarah Nasional) IV Apkasi akan digelar pada Mei mendatang di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten yang dikenal dengan keindahan alam Likupang ini dipilih sebagai tuan rumah untuk menyambut perhelatan akbar Apkasi sekaligus bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya Apkasi.
Hal ini terungkap pada Rapat Persiapan Munas IV dan HUT ke 25 tahun Apkasi yang digelar pada Jumat (25/4/2025) di Kantor Apkasi Pusat di Bellagio Boutique Mall Lt. 2 Jl. Mega Kuningan Jakarta Selatan.
Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM yang juga selaku Korwil Apkasi Provinsi Sumatera Barat usai rapat tersebut mengungkapkan, rapat ini dilakukan untuk persiapan Munas IV Apkasi yang mana nantinya pada Munas tersebut akan dilakukan pemilihan ketua umum Apkasi masa bakti 2025-2030.
Selain itu tambah Bupati, pada Munas IV Apkasi yang rencananya akan digelar pada tanggal 30 Mei mendatang, Apkasi juga akan merayakan ulang tahunnya yang ke 25 tahun. "Untuk persiapan dua agenda besar inilah rapat ini kami lakukan," ujar Bupati Eka Putra.
Dikatakannya lagi, pada rapat tersebut juga disusun rencana kerja Apkasi periode 2025-2030 dan merangkul para kepala daerah yang baru dilantik.
"Pada rapat tadi kami juga membahas rencana kerja Apkasi 5 tahun ke depan. Dimana salah satunya merangkul para kepala daerah yang baru terpilih. Kepala daerah yang baru terpilih harus tahu apa saja fungsinya bergabung dengan Apkasi, karena Apkasi merupakan asosiasi Kepala daerah seluruh Indonesia yang menampung aspirasi dan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah," terangnya.
Bupati Eka Putra juga berharap, memasuki ulang tahun perak Apkasi diharapkan bisa menyatukan visi seluruh kepala daerah bagaimana dalam rangka otonomi fungsi kepala daerah sebagai pemimpin tetap bisa membantu presiden dalam mensejahterakan rakyat.
"Target kami menghilangkan anggapan selama ini bahwa kepala daerah disebut sebagai raja raja kecil di daerah, Kita akan menghilangkan bahasa itu. Kepala daerah harus mengimplementasikan program Presiden di daerahnya masing-masing dan harus tegak lurus kepada Presiden (Pemerintah Pusat). Tujuan kami bagaimana Indonesia ini sejahtera mulai dari daerah sampai ke pusat," tukasnya. (Boy)
