Padang, Fakta Hukum Nasional _ 11 MARET 2025 – Panggung ironi kembali dipertontonkan di Kota Padang, kali ini di proyek rehabilitasi bangunan Puja Sera Pantai Padang. Alat Pelindung Diri (APD), yang seharusnya menjadi perisai utama bagi keselamatan pekerja, mendadak berubah wujud dari 'hantu' tak kasatmata menjadi 'nyata' dalam kurun waktu 24 jam saja! Perubahan dramatis ini terjadi bak sulap, tepat setelah sorotan tajam media massa menyentil pengabaian keselamatan kerja yang mencolok di proyek yang didanai APBD ini.
Sebelumnya, pemandangan kontras yang menyakitkan mata terpampang di lokasi proyek. Plang proyek gagah perkasa menjulang, mengusung jargon "Utamakan Keselamatan Kerja" dengan huruf kapital yang mencolok. Namun, ironisnya, di bawah plang tersebut, para pekerja berjibaku dengan pekerjaan berisiko tinggi tanpa satu pun perlengkapan keselamatan yang memadai. Helm? Rompi? Sarung tangan? Sepatu bot? Jangankan terlihat, bayangannya pun seolah enggan menampakkan diri. APD lenyap bak ditelan bumi, menjadi 'hantu' yang tak berwujud di proyek miliaran rupiah ini.
Kondisi mengenaskan ini tentu saja memantik amarah dan kekecewaan warga. Ungkapan "lain di mulut, lain di hati" kembali bergema, menyoroti ketidaksesuaian antara janji manis di plang proyek dengan realitas pahit di lapangan. Keselamatan kerja, yang seharusnya menjadi prioritas utama, tereduksi menjadi sekadar hiasan bibir, pemanis kata yang tak bermakna.
Namun, keajaiban—atau mungkin lebih tepatnya, efek 'pecutan'—media massa bekerja dengan cepat. Bak disengat lebah, pihak-pihak terkait proyek mendadak 'terbangun' dari tidur panjangnya. Berita yang mengupas tuntas 'kejanggalan APD' di proyek Pantai Padang, yang beredar luas di berbagai platform media, rupanya menjadi alarm yang sangat efektif.
Sehari setelah pemberitaan menggema, pemandangan di lokasi proyek berubah 180 derajat. 'Hantu' APD yang sebelumnya menghilang misterius, kini menjelma 'nyata' dalam sekejap mata. Helm-helm proyek berwarna cerah tiba-tiba menghiasi kepala para pekerja, rompi keselamatan dengan warna menyala membalut tubuh mereka, dan sepatu bot kokoh melindungi kaki dari potensi bahaya. Para pekerja, yang sebelumnya tampak 'telanjang' tanpa perlindungan, kini 'berseragam' APD lengkap, seolah mengikuti perintah komando yang baru saja diteriakkan.
"Sudah kita ingatkan. Tadi sudah dipakai APD," ujar Yudi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, dikutip dari media investigasi. Pengakuan singkat ini, bagaimanapun, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pemberitaan media telah memicu tindakan korektif yang cepat—meskipun terkesan 'terpaksa'.
Reaksi warga pun beragam, namun mayoritas bernada sinis bercampur geli. "Ya, gitulah rekanan, kalau tak diingatkan, bekerja sekehendak hati. Tak perlu menjaga mutu dan keselamatan pekerja. Penting untuang besar, pengeluaran minim," celetuk seorang warga dengan senyum kecut, mengisyaratkan kekecewaan yang mendalam terhadap mentalitas sebagian pelaku proyek pemerintah. Sindiran "kerbau dipecut dulu baru menggeliat" pun kembali mencuat, menjadi metafora yang ampuh untuk menggambarkan respons yang baru muncul setelah 'ditekan' dari luar.
Drama APD di Pantai Padang ini, meski berakhir dengan 'happy ending'—dalam artian APD akhirnya 'muncul'—tetap meninggalkan catatan penting. Kisah ini menjadi pengingat keras tentang betapa krusialnya peran media massa sebagai pengawas publik, pilar demokrasi, dan pembela kepentingan rakyat kecil. Tanpa sorotan media, 'hantu' pengabaian keselamatan kerja mungkin akan terus bergentayangan di proyek ini, mengancam keselamatan pekerja dan berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan.
Ke depan, masyarakat dan media massa diharapkan tidak lengah dan terus mengawal proyek-proyek pembangunan di Kota Padang, memastikan bahwa jargon-jargon indah seperti "Utamakan Keselamatan Kerja" tidak hanya menjadi pemanis bibir di plang proyek, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap langkah pembangunan. Semoga drama 'APD hantu' di Pantai Padang menjadi pelajaran berharga, dan 'keajaiban APD nyata' ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab—terutama dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja. (Bose/And)
