Tanah Datar, Fakta Hukum Nasional - Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM ajak DPRD, unsur stake holder, perangkat daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan berbagai program nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stanting, program makan bergizi gratis dan berbagai program nasional lainnya.
“Kami minta semua pihak untuk terus berupaya percepatan menurunkan angka stunting dengan langkah-langkah strategis dan masif, terukur dan terarah,” ucapnya.
Hal itu disampaikan Bupati Eka Putra ketika memberikan sambutan secara virtual pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, Kamis (06/02) di Aula Kantor Bupati setempat.
Bupati Eka Putra juga sampaikan akan terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan berbagai inovasi serta program strategis dan akan melanjutkan program unggulan daerah seperti bajak sawah gratis, kuota pupuk bersubsidi, ansuransi tani, irigasi dan bantuan biaya tanam padi, serta keberlanjutan program unggulan daerah lainnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra yang turut hadir beserta Anggota DPRD Tanah Datar menyampaikan jika DPRD akan siap bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengikuti instruksi dari pemerintah pusat.
Terkait pemotongan anggaran sesuai instruksi dari pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pembangunan di daerah, Anton Yondra mengatakan siap menjadi corong dan turut mengajak seluruh stake holder untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah kebijakan dari pemerintah daerah, melainkan kebijakan dari pemerintah pusat.
Kepala Bappeda dan Litbang Tanah Datar Adriyanti Rustam, SE, M.Si dalam paparannya menyampaikan sasaran Pembangunan Nasional adalah Pendapatan Perkapita setara dengan negara maju, kemiskinan turun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, dan Intensitas emisi GRK turun menuju Net Zero Emision.
Sementara itu Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disebutkan diantaranya mencapai swasembada pangan, energi dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum dan birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan narkoba, peningkatan BPJS kesehatan, penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi, penguatan pertahanan dan kemanan negara dan lainnya.
Sementara program percepatan atau quick wins pemerintah dikatakannya seperti memberi Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan Ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah unggul, menambah program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha, meningkatkan kesejahteraan ASN terutama guru, dosen, nakes, TNI/Polri dan pejabat negara, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dan mendirikan badan penerimaan daerah.
Terkait isu strategis, tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 disampaikan Adriyanti seperti masih belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM, pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, menurunnya nilai sosial budaya masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
“Untuk rumusan tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah penguatan perekonomian, peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik menuju Tanah Datar maju dan Berkelanjutan,” ucapnya.
Adriyanti juga sebut indek persepsi pelayanan publik pemkab Tanah Datar tahun 2023 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat mendapat predikat A dengan nilai 92,44.
Dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan UNAND terhadap pelayanan publik Tanah Datar meraih predikat A dengan nilai 95,27..(Boy)
