JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya validitas data kependudukan sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Indonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
“Jadi nonsense Indonesia Emas achieve, accomplish tanpa berbasiskan data. Enggak mungkin itu pasti akan ada meleset-melesetnya,” ucap Bima dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Lembaga Pusat di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Bima menyampaikan bahwa target Indonesia menjadi salah satu dari lima negara ekonomi terbesar dunia pada 2045 adalah cita-cita besar yang sangat mungkin diwujudkan. Namun, keberhasilan itu membutuhkan dukungan data yang valid untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita hingga 10.000 USD.
“Salah satu catatannya Bapak/Ibu adalah semuanya should be based on valid data. Enggak mungkin Bapak/Ibu kita berperang tanpa data. Enggak mungkin kita menyasar ekonomi Indonesia menjadi satu dari lima besar di dunia 2045 tanpa data,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa data kependudukan mempunyai peran strategis dalam berbagai sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, demokrasi, hingga pelayanan publik. Ia mencontohkan pentingnya data untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemetaan angka kemiskinan, serta penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jadi untuk demokrasi kita membutuhkan data. Untuk perencanaan pembangunan kita melakukan mapping pemetaan situasi ekonomi sosial hari ini. Berapa angka kemiskinan secara demografis, geografis dan yang lain-lain” tambahnya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa digital public infrastructure (DPI) merupakan tulang punggung inovasi yang harus dikembangkan dalam ekosistem kolaboratif. Menurutnya, inovasi tidak bisa hanya berbasiskan ide individu atau kelompok, tetapi harus menyatu dalam sebuah ekosistem.
"Ibarat inovasi Bapak/Ibu sekalian tidak bisa hanya berbasiskan ide individu atau kelompok. Inovasi itu harus diletakkan dalam ekosistem inovasi harus menyambung semuanya. Ya sama, setiap inisiatif dari pemerintah, setiap inovasi di bidang IT (teknologi informasi) harus diletakkan dalam kerangka ekosistemnya," jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi untuk menyempurnakan DPI, termasuk mencatat kelemahan-kelemahan yang masih perlu diperbaiki agar manfaatnya kepada masyarakat lebih optimal.
“Tolong jangan hanya menyampaikan yang keren, yang baik, yang achieve, yang perform. Tetapi juga catatan-catatan yang kurang baik, kelemahan-kelemahannya apa. Nah ini penting bagi kita untuk menyempurnakan digital public infrastructure kita. Ini betul-betul kita harapkan Bapak/Ibu,” tandas Bima.
Puspen Kemendagri
