-->
  • Jelajahi

    Copyright © Fakta Hukum
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Selamat IdulFitri 1445 H

    Iklan

    Iklan

    Kumpulkan Kader Pemuda Pancasila Purbalingga, Ketua MPR RI Bamsoet Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

    Redaksi Fakta Hukum Nasional
    Sabtu, 27 Januari 2024, Januari 27, 2024 WIB Last Updated 2024-01-27T06:02:29Z
    masukkan script iklan disini
    banner 719x885


    Fakta Hukum,_. Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo menuturkan seiring dengan derasnya arus globalisasi dan lompatan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, sekat-sekat teritorial antar bangsa menjadi kabur. Berbagai faham dan ideologi asing yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, begitu mudahnya masuk sebagai arus informasi tanpa filtrasi. 


    Di sisi lain, kompetisi antar bangsa yang semakin meningkat, tidak hanya mewujud pada hadirnya persaingan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, atau potensi ancaman-ancaman yang bersifat tradisional dan kasat mata. Tetapi telah meluas pada rivalitas dalam membentuk hegemoni, persaingan antar pandangan, nilai-nilai, dan ideologi.


    "Jika kita abai dan lalai, masuknya berbagai pengaruh dan faham asing tersebut akan menggeser karakter dan jatidiri kita sebagai sebuah bangsa. Kita akan menjadi bangsa yang akan kehilangan identitas nasional karena tercerabut akar budayanya dan terpinggirkan oleh budaya dan faham asing yang mendompleng arus globalisasi dalam balutan nomenklatur modernitas zaman," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hari ke-9 dalam kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Jumat (26/1/24).


    Hadir antara lain Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR Hentoro Cahyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Tenny Juliawaty serta Ketua MPC Pemuda Pancasila Purbalingga Gatot Bondan Kurniawan. 


    Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, urgensi penguatan wawasan kebangsaan dapat dirujuk pada beberapa aspek. Pertama, bahwa fitrah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan keberagaman adat, budaya, agama, suku, bahasa, menjadikan Indonesia dalam posisi rentan dari perpecahan. Sejarah membuktikan, bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terjajah karena adanya politik adu domba kolonial.


    "Kedua, sebagai negara kepulauan yang wilayah teritorialnya terpisah oleh lautan, negara kita juga rentan dari infiltrasi. Gugusan ribuan pulau menyulitkan kita untuk dapat menjaga satu demi satu batas teritorial, sehingga tidak hanya rentan terhadap aksi penyelundupan, namun juga pada infiltrasi budaya," kata Bamsoet.


    Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, sebagai negara yang kaya akan sumberdaya dan posisi geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia, Indonesia menjadi 'center of gravity' bagi banyak kepentingan global. Jika tidak pandai membaca situasi, maka tanpa disadari, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa 'kuli di negeri sendiri'. 


    "Di sinilah pentingnya penguatan wawasan kebangsaan, yaitu kesamaan pandangan, kesadaran dan komitmen kolektif kita sebagai sebuah bangsa yang memandang kemajemukan sebagai kekayaan. Memandang wilayah negara kesatuan tidak hanya secara teritorial fisik, tapi juga berdimensi ideologis. Serta menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan sumberdaya alam harus dikelola secara cerdas, dijaga kelestariannya, dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia," pungkas Bamsoet. (red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini