FAKTA HUKUM, - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar melaksanakan rapat koordinasi kearsipan bagi perangkat daerah di daerah itu guna meningkatkan pemahaman adanya kesamaan persepsi, kepedulian, dan peran serta perangkat daerah dalam penataan dan pengelolaan kearsipan serta mengevaluasi pelaksanaan kearsipan di Kabupaten Tanah Datar pada Rabu, (4/10/2023).
Pada rakor tersebut juga dilaksanakan pemberian penghargaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbaik dalam pengelolaan kearsipan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi perangkat daerah yang terbaik dalam pengelolaan arsip dengan nilai 170,86 kategori BB atau sangat baik, diikuti Kesbangpol dengan nilai 64,90 kategori B atau baik, dan terbaik tiga BPBD dengan nilai 64,04 kategori B atau baik.
Sementara Bagian Hukum menjadi perangkat daerah yang terbaik pengelolaan arsip di lingkungan Sekretariat Daerah.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Tanah Datar Ermon Revlin mengatakan melalui rakor tersebut diharapkan terwujudnya sadar dan tertib arsip dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipadan pada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tanah Datar yang sesuai standar, fungsi, dan kaidah kearsipan yang menjadi indikator kinerja utama Bupati Tanah Datar dalam hal pengawasan kearsipan internal tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan diverifikasi arsip nasional setiap tahunnya.
"Diharapkan melalui rakor ini setiap perangkat daerah mampu melaksanakan pengelolaan penataan arsip, dinamis melakukan penyelamatan arsip vital, arsip terjaga dan penyerahan arsip statis dan bernilai sejarah yang ada di perangkat daerah ke lembaga kearsipan daerah dalam hal ini adalah dinas perpustakaan dan keadilan untuk Kabupaten Tanah Datar" kata Ermon.
Adapun Fasilitator dan narasumber pada rakor tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan lembaga kearsipan daerah Tanah Datar serta lembaga kearsipan provinsi Sumatera Barat.
Sementara itu Asiten Pemerintahan dan Kesra Elizar yang mewakili Bupati Tanah Datar menyampaikan, satu lahngkah maju telah dilaksanakan oleh jajaran Dinas Perpustakan dan Kearsipan dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalaui kegiatan pengawasan kearsipan internal di lingkup Pemerintah Tanah Datar.
"Untuk itu kami sampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya rapat kordinasi ini," kata elizar.
Dia menyampaikan, Penyelenggaraan rapat koordinasi memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam upaya peningkatan capaian indikator kinerja utama Bupati yang merupakan bagian dari misi kepala daerah yang kelima.
Semoga apa yang diharapakan melalui kegiatah tersebut agar dapat diwujudkan dan diaplikasikan dengan sungguh sungguh dan penuh rasa tangggung jawab. Karena hasil penilaian pengawasan ke arsipan merupakan salah satu komponen dalam penilain reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.
Dia menyebut, Pemerintah daerah Pemkab bersama DPRD juga berkomitmen dalam penyelenggaraan kearsipan dengan telah dikeluarkannya perda nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggarakearsipan.
Dalam pembinaan dan pengelolaan kearsipan baik secara langsung dan tidak langsung tahun 2023, telah dilaksanakan pengawasan arsip internal yang menyatakan bahwa 2,6 persen OPD dengan kategori BB atau sangat baik, 15,4 persen OPD dengan ketegori B atau baik, 46,1 persen dengan kategori CC atau Cukup, 35,9 persen OPD dengan kategori kurang.
"Berdasarkan hasil pengawasan arsip internal tahun 2023 ini terdapat peningkatan dalam pengelolaan kearsipan pada OPD, diharapkan pimpinan OPD dan sekretaris dapat menjadi pendorng bagi aparatu lainnya untuk peduli, apalagi saat ini indek pengawasan kearsipan menjadi salah satu kedalam indikator kinerja bupati melalui misi kelima yaitunya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien," kata Dia. (Boy)
