KOLAKA,_ FHN.COM,- Permasalahan kelangkaan BBM disetiap SPBU .di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara memang seperti tiada akhirnya begitu pula apa yang dirasakan salah seorang warga desa PALEWAI Kecamatan Tanggerada Kabupaten Kolaka.
Boko menuturkan bahwa SPBU yang ada sekarang sudah tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat Kecamatan Tanggetada dan sekitarnya, Boko menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu dan sampai pada saat ini ia sering mendengar langsung keluhan para mahasiswa universitas sembilan belas November (USN ) Kabupaten Kolaka dan beberapa warga masyarakat sekitarnya ,
mereka sangat kecewa seringnya bahan bakar pertalite kehabisan , padahal mereka sangat membutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan akademik mereka maupun untuk kebutuhan masyarakat umum "ujarnya.
Boko menambahkan bahwa bertambahnya penduduk dari tahun ke- tahun merupakan salah satu faktor yang membuat pihak SPBU sering kehabisan persiapan bahan bakar khusus pertalite, padahal sebelum ada kampus universitas sembilan belas November , perusahaan PT. IPIP dan PT.vale , kami masyarakat Kecamatan Tanggerada dan khususnya Desa PALEWAI masi sering mengisi BBM sampai pukul 20.00 wita , nah sekarang jam 12:siang saja sudah habis BBM nya " kata Boko dengan nada kesal.
Ditempat terpisah kami menjumpai Idham selaku direktur PT.,jiham lestari (pemilik SPBU ) Desa palewai. Idham mengakui ada keluhan masyarakat terkait kurangnya pasokan BBM khususnya pertalite, permasalahan ini memang suda lama berjalan dan beberapa tahun yang lalu pihak SPBU sudah berupaya melakukan pengajuan penambahan Kouta ke-BPH migas ,
bahkan menurut pengakuan Idham sempat melampirkan rekomendasi Bupati Kolaka, namun ironisnya surat permohonan tersebut sampai saat ini tidak mendapat respon dan tanggapan dari pihak BPH migas " katanya.
Idealnya pihak BPH migas harus menyesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pelayanan BBM kepada masyarakat, agar kelangkaan BBM khususnya pertalite dapat teratasi diseluruh pelosok daerah Kabupaten dan Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Desa,
akan tetapi disisi lain pengawasan dan penertiban penyaluran BBM tetap menjadi perhatian utama , agar pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab tidak leluasa untuk menyalahgunakan atau memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.pungkasnya
(tim/red))
