FHN.com, Jakarta,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) untuk berperan menjadi inkubator dalam melahirkan lebih banyak pengusaha muda. Mensukseskan target Presiden Joko Widodo untuk melahirkan 1 juta wirausaha baru. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewirausahaan Nasional yang secara tegas ingin menggapai percepatan pencapaian target kewirausahaan 3,95 persen pada akhir tahun 2024,
"Kewirausahaan menawarkan potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Namun sayangnya, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 rasio tingkat kewirausahaan (UMKM) terhadap jumlah penduduk di Indonesia saat ini masih belum optimal, baru mencapai 3,5 persen. Masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 8,7 persen dan Malaysia 5 persen," ujar Bamsoet usai menerima Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), di Jakarta, Jumat (29/7/22).
Pengurus JAPNAS yang hadir antara lain, Bayu Djokosoetono, Tedjodiningrat Broto Asmoro, Reza Irsyad Aminy, Boncau Fakkari Maza, Widianto Saputra, Ritchie Glen, Masbukhin Pradana, Iben Rifa, Defrizal Djamaris, Ika Ma’ruf Amin, Arie Rui Hamzah.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tingkat kewirausahaan yang rendah di suatu negara berkontribusi pada kurangnya lapangan pekerjaan dan peningkatan jumlah pengangguran. Mayoritas pengangguran di Indonesia terjadi dikalangan lulusan SMA/SMK dan sarjana.
"Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menunjukkan pengangguran dari lulusan perguruan tinggi mencapai 5,8 persen. Bahkan pengangguran terdidik dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mendominasi, hal tersebut perlu segera dicarikan solusi," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, JAPNAS juga bisa memanfaatkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah mengarahkan agar sebanyak 40 persen anggaran belanja barang dalam APBN, APBD dan juga BUMN digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Sehingga bisa memberikan kontribusi sebesar 2 persen terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pada tahun 2022 ini, diperkirakan potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah bisa mencapai Rp 1.481 triliun. Sementara melalui BUMN bisa mencapai Rp 420 triliun. Untuk menyukseskannya, perlu peran dari pengusaha nasional yang tergabung dalam JAPNAS, untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Sehingga bisa mendapatkan manfaat dari belanja pemerintah dan BUMN," pungkas Bamsoet. (*)
